Pemprov Jabar Tolak Raperda Pinjol ? Ini Sikap Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto : “Kita Lakukan Upaya Banding”
BRO. KOTA BOGOR – DPRD Kota Bogor segera melakukan upaya banding terhadap Raperda Pinjaman Online ( Pinjol ), karena sebelumnya mendapat pertidaksetujuan atau penolakan dari Bagian Hukum Provinsi Jawa Barat terkait Raperda Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Ilegal atau yang sering disebut Pinjol .
“kami akan lakukan upaya banding. Hasil diskusi ICMI ini menjawab secara filosofis dan yuridis akan catatan penolakan yang diberikan Pemprov Jabar terhadap raperda pinjol,” tegas Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto
Penegasan Atang, disampaikannya dalam seminar “ Solusi Islam Mengatasi Pinjol “ yang digelar ICMI Orda Kota Bogor, di Gedung Dewan Kota Bogor, Sabtu (29/6)
Menurutnya, catatan rekomendasi dari para pakar dan akademisi agar Raperda yang sudah diselesaikan pada Juli 2023 lalu bisa disahkan.
Diakauinya, fenomena maraknya pinjol maupun judol ditengarai jadi penyebab masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya Kota Bogor.
Bahkan tak sedikit kasus perceraian, tindak kekerasan dalam rumah tangga, hingga kriminalitas akibat permasalahan pinjol dan judol.
Dalam diskusi tersebut, Atang Trisnanto berpendapat ada empat poin yang bisa dijalankan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemkot Bogor untuk mengatasi pinjol.
Pertama adalah pemberian hukuman yang tegas terhadap provider dan penyedia pinjol sebagai akar dari masalah oleh Pemerintah Pusat.
“Pemkot Bogor memfungsikan peran Perumda Bank Kota Bogor sebagai salah satu penyedia jasa pinjaman legal bagi masyarakat Kota Bogor. Ini jadi poin kedua yang harus dilakukan. Kemudian, dikembangkan juga lembaga keuangan mikro yang berbasis komunitas ataupun wilayah,”ungkap Atang.
Ketiga, pentingnya kehadiran pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait soal pinjol, kredit liar, koperasi liar termasuk pengetahuan keuangan.
Di point terakhir, ketua dewan Atang Trisnanto lebih menitikberatkan bahwa Pemkot Bogor kedepannya perlu menguatkan ekonomi ditengah warga.
Sejatinya, soal pinjol ini muncul karena masyarakat tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari karena minimnya pendapatan.
“Dorong pusat-pusat ekonomi baru, destinasi wisata, produk unggulan per wilayah, dan penyerapan produk UMKM lokal oleh pemerintah maupun pelaku usaha MICE Kota Bogor,” pungkasnya
Editor : Adjet
